Mereka yang Sedang Merayu Ulama

Sejak jaman Indonesia baru merdeka hingga sekarang, Ulama dicari disaat butuh, kemudian dipinggirkan bahkan dimusuhi saat hajat politik telah terpenuhi.

Kali ini kita berharap ulama hanya membantu pihak yang benar-benar akan memperjuangkan Islam, bukan melalui 'Janji Politik' tetapi  melalui 'Kontrak Politik' yang jelas dan tegas mengenai apa saja yang akan diperjuangkan beserta konsukuensi jika tidak dilakukan.

 

Janji Politik

'Janji' dalam dunia politik tidak bisa dipegang, ini bukan lah prasangka buruk (Suudzon) tetapi adalah ini adalah catatan statistik dari berbagai pelanggaran janji politik yang bahkan sudah terjadi sejak jaman kolonial Belanda.

Saat era perang fisik dengan Belanda, jika Belanda terpojok, mereka akan minta berunding. Ternyata akhirnya mereka mengingkari janji dengan melakukan penangkapan tokoh-tokoh ulama pejuang nusantara untuk diasingkan.

Begitu pula saat era perang melalui meja perundingan Internasional dengan Belanda. Mereka kembali mengingkari janji-janji yang bahkan telah tertulis dengan melakukan Agresi Militer.

Bahkan hingga jaman sekarang, ricuhnya suara korban 'PHP'(pemberi Harapan Palsu) mulai dari anggota koalisi yang merasa pembagian kue kekuasaan tak sesuai janji, hingga rakyat yang selalu gigit menanti kesejahteraan yang tak semanis janji saat kampanye, sudah menjadi tontonan biasa.

 


“ Tanda-tanda orang munafik ada tiga : jika bicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat khianat. ”

(H.R.Muslim).

 

Tentunya kita berharap prilaku insan politik jangan sampai memiliki kesamaan dengan ciri orang munafik. Tetapi jika melihat catatan statistik, wajar jika saat ini, bila berhadapan dengan insan politik maka kita menuntut lebih dari sekedar janji, yaitu kontrak politik.

 


Kontrak Politik

Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. (Wikipedia)

Artinya 'Janji' berbeda dengan 'Kontrak', yaitu memiliki konsukuensi hukum. Tak heran jika hubungan kerjasama, misal membentuk koalisi antara insan pelaku politk, mereka menggunakan istilah 'Kontrak Politik' bukan 'Janji Politik'. Tetapi saat kampanye dengan rakyat, mereka cukup memakai 'Janji Politik'.

Para insan pelaku politik tentunya berani mengucapkan 'Janji Politik' mensejahterakan rakyat, tetapi tidak berani menandatangani "Kontrak Politik' dimana ada pernyataan bersedia menerima konsukuensi terburuk, misalnya 'turun tahta' jika tidak berhasil mensejahterakan rakyat.

  

Sejarah mencatat Ulama yang berjuang, Sekuler yang menikmati hasil.


Zaman Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara

Sejarah yang murni dari upaya deislamisasi mencatat, para penjajah (Awalnya Portugis dan Spanyol, lalui diikuti Belanda dan sebagainya) datang untuk misi 3G (Gold, Glory, Gospel) yaitu merampok kekayaan, merebut negara sekaligus menyebarkan Agama Kristen.

Mereka membawa amanat dari Perjanjian Tordesillas yang diprakarsai oleh Paus dan sangat tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan (pembukaan UUD 45), yaitu membagi belahan dunia diluar mereka sebagai ladang penjarahan, bahkan diantara mereka juga terjadi rebutan ladang penjarahan.

Setibanya di Nusantara, ternyata mereka harus berhadapan dengan perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang tidak rela dirampok, bukan berhadapan dengan Indonesia (belum ada).

Berhadapan dengan Islam artinya berhadapan dengan 'Semangat Jihad'. Bayangkan, tentara kerajaan-kerajaan Eropa (digaji untuk berperang) harus menghadapi orang-orang yang yakin bahwa mati dalam perang akan mengantarkannya ke surga.

Tidak heran bila pejuang-pejuang pada era Kerajaan Nusantara seperti Fatahillah, Pangeran Dipenogoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Nuku, Tuanku Tambusai dan sebagainya digambarkan dengan memakai pakaian yang menjadi identitas ulama. Gelar Sultan juga merupakan gelar raja islam yang memiliki hubungan dengan kekhalifahan di Turki pada saat itu.

VOC perusahaan dagang dari Belanda (Sebutan perusahaan dagang juga menjadi aneh, karena mereka tidak melakukan kegiatan jual-beli, seperti hal nya pedagang-pedagang dari Asia, tetapi mengambil paksa dengan senjata) kemudian menjadi perwakilan dari Kerajaan Perampok asal Eropa yang paling dominan di Indonesia.

Mengingat kecilnya wilayah dan sedikitnya populasi penduduk Belanda, menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara yang bernafas jihad melalui perang fisik tanpa strategi jitu, tentunya selain ongkosnya mahal, bahkan bila diteruskan, penduduk mereka pun bisa punah. Akhirnya mereka pun melakukan penelitian. Orang yang ditugaskan adalah Christiaan Snouck Hurgronje.

Menurut pendapatnya Islam adalah sumber kekuatan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sehingga ia pun melakukan penelitian total dengan berpura-pura menjadi mualaf agar bisa melengkapi penelitiannya ke Kota Mekah (Wikipedia).

Kemudian Snouck menjadikan Aceh sebagai laboratiumnya sehingga menghasilkan 'Atjeh Verslag'( 1892) yang memuat laporan dan rekomendasi untuk menaklukan Aceh sebagai role model untuk menaklukkan semua wilayah di Nusantara.

Inti dari 'Atjeh Verslag' adalah menjauhkan Islam dan Ulama dari politik atau kekuasaan dan dari keyakinan masyarakatnya. Tanpa Islam dan Ulama berarti tidak ada 'Jihad'. Metodenya adalah devide et impera, yaitu mengadu domba Ulama dengan Penguasa.

Dan terbukti ampuh, setelah nilai Islam dan peran ulama dilemahkan, maka para bangsawan lebih mencintai kekuasaan dan harta, sehingga banyak yang memilih cari aman dengan berbalik mendukung Belanda, bangga untuk mengikuti gaya hidup mereka termasuk agamanya, bahkan rendah diri atas ke-Islamannya. Satu per satu Kerajaan-kerajaan Islam pun akhirnya ditaklukkan dan punah.

 


Zaman menuju Kemerdekaan.

 

Ulama Meletakkan Tonggak Kebangkitan Nasional

Setelah hampir hilangnya pengaruh kerajaan. pada tahun 1905 berdirilah Serikat Dagang Islam, oleh Ulama jebolan pesantren sebagai organisasi pertama di Indonesia yang seharusnya dijadikan tonggak kebangkitan nasional.

SDI adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu.

Tetapi pemerintah Indonesia malah memilih Budi Utomo (1908), organisasi yang lebih muda dibanding SDI, yang ekslusif untuk para priyayi, mendukung belanda, serta sering menghina Rasulullah melalui media korannya, bahkan organisasinya pun tidak berumur lama, sebagai tonggak kebangkitan nasional. (Sumber : Api Sejarah - Ahmad Mansur Suryanegara)

 


Ulama Meletakkan Tonggak Pendidikan Nasional


Jamiatul Kheir (1901)

Pada tahun 1901, di Tanah Abang, Jakarta Pusat, lahirlah Organisasi Jamiatul Kheir. Habib Abubakar bin Ali bin Abubakar bin Shahabuddin adalah salah seorang pendiri yayasan Jamiatul Kheir dan ketua pertama madrasah Jamiatul Kheir. Organisasi inilah yang membuat institusi pendidikan untuk rakyat pertama kali di Indonesia. Diantara anggotanya adalah, Haji Omar Said (HOS) Tjokroaminoto, Husein Jayadiningrat, Ahmad Dahlan.

Dalam buku yang diterbitkan Dinas Museum dan Sejarah Pemda DKI terbitan 1988, Sagimun MD menyebutkan, Jamiatul Kheir dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda karena pengaruhnya dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan semangat jihad fi sabilillah di kalangan kaum Muslimin Indonesia. Tak heran kalau pemerintah kolonial mengawasi dengan ketat perkumpulan ini.

Sengaja menunda-nunda permohonan pengesahannya dan baru diberikan pada 1905 dengan catatan: "Tidak boleh membuka cabang di luar Kota Batavia". Meski kenyataannya perkumpulan ini membuka pendidikan di berbagai daerah dengan nama lain.

Keberadaan Jamiatul Kheir merupakan wujud perlawanan terhadap pendidikan di sekolah-sekolah Belanda yang tidak dapat dipisahkan dengan Kristenisasi.

 

Muhammadiyah (1912)

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh seorang Ulama, K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Selain sebagai ormas, Muhammadiyah juga merupakan sekolah modern pertama di Indonesia.

Muhammadiyah telah memiliki sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hogere School Moehammadijah dan selanjutnya berganti nama menjadi Kweek School Moehammadijah.

Sekali lagi peran Ulama juga disingkirkan dalam masalah perjuangan pendidikan. pemerintah Indonesia malah memilih Taman Siswa yang lebih muda (1922) menjadi Hari pendidikan nasional. Taman Siswa hanyalah perkumpulan kebatinan selasa Kliwon yang menyebarkan ajaran kejawen, milik Ki Hajar Dewantara. (Sumber : Api Sejarah - Ahmad Mansur Suryanegara)

 

 

Soekarno, presiden pertama RI, pernah berkata jangan melupakan sejarah, sayangnya beliau sendiri tidak mempraktekkannya (menurut Said Salim, pengamat militer). 

 

Nama Indonesia

Menurut sejarawan Universitas Oxford, nama Indonesia muncul dan diperkenalkan James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl tahun 1850 dalam Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia.

Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia ("nesos" dalam bahasa Yunani berarti "pulau").  Sementara Logan menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, sebab istilah Indian Archipelago ("Kepulauan Hindia") terlalu panjang dan membingungkan.

Lalu kapan orang-orang Indonesia sendiri memakai nama Indonesia?

Yang saat ini di ajarkan dalam pelajaran sejarah, nama Indonesia menjadi nama bangsa adalah saat sumpah pemuda  28 Oktober1928 lalu menjadi nama negara adalah saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Tetapi sangat jarang yang menyadari, nama Indonesia pertama kali dipakai secara resmi di Indonesia adalah Majlis Oelama Indonesia yang didirikan oleh Haji Agus Salim 30 September 1928, satu bulan sebelum Sumpah Pemuda. (Bukan MUI yang didirikan saat order baru yang kita kenal saat ini) 

Sebenarnya sebelumnya Soekiman Wirjosandjojo juga telah menggunakan nama Indonesia, dengan mengganti nama partai Indische Vereeniging atau Perhimpunan Hindia menjadi Perhimpunan Indonesia di Belanda (1925). 

Sehingga nama di Indonesia pertamakali dipakai secara resmi di Belanda oleh Perhimpunan Indonesia dan di Indonesia oleh Majlis Oelama Indonesia.

Sekembali ke Tanah Air, Soekiman menjadi aktivis Partai Sarekat Islam, salah seorang penggagas pembentukan Sekolah Tinggi Islam, aktivis Persyarikatan Muhammadiyah, mendirikan dan memimpin Partai Islam Indonesia (PII). 

Jika dianggap Sumpah Pemuda sebagai tonggak pemersatu yang sekaligus melahirkan nama Indonesia sebagai nama bangsa, Jong Islamieten yang didirikan oleh Kertosuwiryo merupakan kelompok pemuda yang paling getol membidani lahirnya Sumpah Pemuda.

Sayangnya Kertosuwiryo memplokamirkan Negara Islam Indonesia untuk menunjukkan dirinya tidak mau takluk pada Belanda, saat Belanda membuat Indonesia terusir akibat konsekuensi dari Perjanjian Renville, dimana wilayah Indonesia hanya tinggal Jawa tengah, Yogyakarta dan Sumatera.

Hal ini membuatnya mendapat predikat pemberontak dan vonis hukuman mati (1962) oleh pemerintahan Soekarno. Oleh karena itu tentunya peran Kertosuwiryo dalam Sumpah Pemuda juga harus dihapus dalam sejarah.

 

Ulama Meletakkan Tonggak Dasar Negara


Panitia Sembilan

Saat ingin merumuskan dasar negara, Bung Karno membentuk Panitia sembilan yang komposisinya adalah: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, Mr. A. Maramis, Mr. A. Soebardjo, K.H. Wahid Hasjim, Abdulkahar Muzakkir, H.A. Salim, dan Abi Koesno Tjokrosoejoso. Dengan komposisi 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak "Nasionalis") dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak "Islam").

Yang diangggap mewakili pihak Islam adalah : K.H. Wahid Hasjim, Abdulkahar Muzakkir, H.A. Salim, dan Abi Koesno Tjokrosoejoso.

Entah kenapa istilah Islam dipisahkan dari istilah Nasionalis? Begitu pula nantinya berkembang menjadi ide NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis)

Padahal seorang yang Islamis bahkan Komunis bisa saja juga sekaligus Nasionalis. Apa sebenarnya makna Nasionalis?

Perjuangan umat muslim mempertahankan tanah air baik di Nusantara pada masa lalu hingga di Palestina pada masa sekarang, bahkan negara-negara dengan ideologi komunis yang berjuang melepaskan diri dari upaya penjajahan merupukan jiwa nasionalis dengan caranya masing-masing.

Yang juga aneh, tokoh-tokoh yang disebut nasionalis di Indonesia hingga jaman sekarang kebanyakan juga beragama Islam.

Seharusnya yang lebih tepat adalah :

1. Pihak Beragama

2. Pihak Beragama Setengah-setengah (Sekuler), dan

3. Pihak Tanpa Agama (Komunis)

Karena yang membedakan antara ketiganya adalah kemauan menjalankan agama. Artinya istilah nasionalis bisa dipakai oleh ketiganya. Karena bisa jadi juga dari ketiganya ada pula yang tidak nasionalis, bila mengkhianati tanah airnya.

 

Alhasil panitia sembilan tersebut kemudian berhasil merumuskan Pancasila (Piagam Jakarta), dimana kemudian kata kata syariat Islam dalam Piagam Jakarta harus diikhlaskan untuk dicoret oleh pihak-pihak yang telah melupakan jasa para ulama serta ingin meminggirkan kenyataan bahwa Islam adalah mayoritas agama penduduk Indonesia.


Sejarah mencatat Ulama yang berjuang, Sekuler yang menikmati hasil.

Tetapi Ulama tetap cinta negeri ini. Setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus, saat pihak nasionalis (sekuler?) yang menjadi mayoritas penyelenggara pemerintahan sedang berusaha menata negara, ternyata Belanda beserta sekutu kembali ingin menjajah Indonesia.

Saat situasi kembali tidak aman, kemana pemerintah mencari dukungan? Apakah ke pihak-pihak yang mengancam pisah dari NKRI bila kata-kata 'Syariat Islam" tidak dihilangkan?

Pada tanggal 17 September 1945, Presiden Sukarno pada datang untuk fatwa hukum kepada ulama KH Hasyim Asyari, Pendiri NU (Nahdhatul Ulama) yang saat itu bahkan hingga kini merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia.

TNI saat itu TKR (5 Oktober 1945) masih baru dibentuk.  

Hal yang sama juga dilakukan Mayor Jenderal TKR Mustopo, sebagai komandan sektor perlawanan Surabaya pada waktu itu, bersama Sungkono, Bung Tomo, dan tokoh-tokoh Jawa Timur menghadap KH Hasyim Asyari.

Akhirnya keluarlah Fatwa atau Resolusi Jihad KH Hasyim Asyari berisi lima butir. Dalam buku berjudul Fajar Kebangunan Ulama, Biografi Kiyai Hasyim Asyari yang ditulis Lathiful Khuluq, menyebut butir Pertama Resolusi Jihad berbunyi: Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus wajib dipertahankan.

Kemudian pecahlah perang besar 10 November yang penuh dengan pekik takbir, dimana Brigjen Mallaby, yang selalu memimpin dengan gemilang perang-perang tentara sekutu (Nica) harus tewas di Surabaya.

Jadi, Siapa yang pantas diberi gelar Nasionalis, Kaum Agama atau Kaum Sekuler?

Tetapi setelah dukungan ulama tidak sedang dibutuhkan, sejak jaman awal kemerdekaan hingga jaman sekarang, Ulama kembali menjadi pihak yang harus mengalah dan dipinggirkan jika menyangkut penataan negeri ini. 

Mereka memaksa ulama agar hanya mengurusi masalah pernikahan, pengurusan jenazah, khotbah yang sejuk agar menentramkan rakyat yang mereka buat lapar tanpa boleh masuk ke area politik, ekonomi dan sektor-sektor yang mereka yakini lebih bagus jika dipegang oleh orang-orang sekuler (beragama tetapi tidak mau menjalankan perintah dan larangan agama).

Bahkan betapa dosanya negeri ini kepada Ulama-ulama yang telah mempersembahkan kemerdekaan ini kepada rakyat Indonesia.

 

 

Wallahu a’lam bish-shawab

SAJADA Media Islam Inspiratif 


 

BERITA

Aksi Simpatik 55, Jalan Kaki Dari Istiqlal Ke Mahkamah Agung

 

GNPF MUI akan kembali menggelar aksi damai sebagai kelanjutan Aksi Bela Islam 212. Aksi dengan tema "Aksi Simpatik 55" akan di selenggarakan pada tanggal 5 Mei 2017 dimulai dengan Shalat Jumat di Masjid Istiqlal dan dilanjutkan berjalan kaki ke Mahkamah Agung (MA).

Media Berita Yang Tunduk Pada Kemauan Pemodal

 

Jika disaat umat muslim yang sedang menjalankan keyakinannya umatnya sendiri disebut intoleran dan anti kebhinekaan, sementara oknum dari umat beragama lain yang mencampuri urusan umat muslim malah dianggap toleran dan pro kebhinekaan, maka pembelokkan opini sedang terjadi.

Merayu Ulama & Membuka Deislamisasi Sejarah

 

Sejak jaman Indonesia baru merdeka hingga sekarang, Ulama dicari disaat butuh, kemudian dipinggirkan bahkan dimusuhi saat hajat politik telah terpenuhi.

Kali ini kita berharap ulama hanya membantu pihak yang benar-benar akan memperjuangkan Islam, bukan melalui 'Janji Politik' tetapi melalui 'Kontrak Politik' yang jelas dan tegas mengenai apa saja yang akan diperjuangkan beserta konsukuensi jika tidak dilakukan.

Menanti Ijtihad Politik melalui Ijtima Ulama 2

 

Perjalanan GNPF 212 memperjuangkan hadirnya nafas Islam dalam roda perpolitikan di Indonesia rupanya masih harus kembali mendaki.

Masa Depan Rusia Akan Menjadi Milik Pemeluk Islam

 

Saksikanlah, barisan jutaan umat manusia yang beribadah dengan sangat teratur dan mengikuti shaf mereka masing-masing, dan hal itu tidak perlu diajarkan. Mereka berbaris dengan tertib tanpa harus diperintah.

TAUSIAH

Rahasia Waktu Subuh

 

"Seandainya mereka tahu (keutamaan) yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak."

Doa Sebelum (Niat) dan Sesudah Wudhu

 

Nawaitul wudhuu-a liraf’ll hadatsil ashghari fardhal lilaaffi ta’aalaa

Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil fardu karena Allah semata

Jadwal Majelis Taklim, Ceramah, Tausiyah Ustadz Adi Hidayat

 

Jadwal Majelis Taklim, Ceramah, Tausiyah Ustadz Adi Hidayat Mei 2017 

Muhammad Syafii Antonio

 

Muhammad Syafii Antonio adalah seorang muslim keturunan Tiong Hoa yang menjadi pakar ekonomi syariah di Indonesia. 

Jadwal Majelis Taklim, Ceramah, Tausiyah Habib Muhammad Rizieq Syihab

 

Jadwal Majelis Taklim, Ceramah, Tausiyah Habib Muhammad Rizieq Syihab Rabu 17 Mei 2017 

BELAJAR ISLAM

Cara, Urutan, Bacaan Dan Gerakan Sholat

 

Berikut Urutan, Bacaan dan Gerakan Sholat dengan panduan urutan Berdasarkan urutan 13 Rukun Sholat dan Hal-Hal Sunah yang menyertainya 

Kisah Nabi Sulaiman, Semut & Cacing Buta

 

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).

Berbagai Metode Menghafal Al Qur'an (Tahfiz)

 

Dengan menghafal, bukankah artinya kita terus mengulang-ulang bacaan sehingga kita banyak mendapat pahala beserta manfaat-manfaat lainnya yang didapat untuk orang yang membaca Al Qur'an. 

Hukum Dalam Fiqih

Hukum Dalam Fiqih Terbagi Menjadi Lima

Huruf Hijaiyah

 

Agar bisa membaca Al-Qur’an, kita perlu mengenali huruf-huruf hijaiyah, yang juga merupakan huruf dalam bahasa Arab.